DASH: Sejarah

Not-
Found

Tampilkan postingan dengan label Sejarah. Tampilkan semua postingan

Usaha mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

Kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, Belanda tidak mengakui kemerdekaan itu dan terus berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Bangsa Indonesia berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kemerdekaan.Ada dua bentuk perjuangan mempertahakan kemerdekaan, yaitu perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik dilakukan dengan cara bertempur melawan musuh. Perjuangan diplomasi dilakukan dengan cara menggalang dukungan dari negara-negara lain dan lewat perundingan-perundingan.

Pertempuran mempertahankan kemerdekaan

1. Pertempuran 10 November di Surabaya

Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat untuk pertama kali di Surabaya di bawah komando Brigjen A.W.S Mallaby. Tentara Sekutu bertugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan interniran (tawanan perang). Tanggal 27 Oktober 1945, Sekutu menyerbu penjara Kalisosok dan berhasil membebaskan Kolonel Huiyer,seorang perwira angkatan laut Belanda yang ditawan Tanggal 28 Oktober 1945, pos-pos Sekutu di seluruh kota Surabaya diserang oleh rakyat Indonesia. Tanggal 29 Oktober 1945, para pemuda dapat menguasai tempat-tempat yang telah dikuasai Sekutu.

Komandan Sekutu menghubungi Presiden Sukarno untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari bahaya kehancuran. Presiden Sukarno bersama Moh. Hatta, Amir Syarifudin, dan Jenderal D.C. Hawthorn tiba di Surabaya untuk menenangkan keadaan. Tanggal 30 Oktober 1945 dicapai kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak. Kesepakatan tersebut dilanggar dan terjadi pertempuran yang mengakibatkan terbununhnya Mallaby 9 November 1945, pimpinan sekutu di Surabaya mengeluarkan ultimatum.

Isi ultimatum itu adalah: “Semua pemimpin dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan, kemudian menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Batas waktu ultimatum tersebut adalah pukul 06.00 tanggal 10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara”.

Seluruh rakyat menolak ultimatum tersebut dan pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran di bawah pimpinan Bung Tomo. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya itu, pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.

2. Pertempuran Ambarawa

Tanggal 20 Oktober 1945 pasukan sekutu di bawah pimpinan BrigJend Bethel mendarat di Semarang. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Magelang dan Ambarawa Tawanan yang dibebaskan dipersenjatai oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration), yaitu pemerintahan peralihan Belanda. Sekutu meninggalkan Magelang menuju Ambarawa pada tanggal 21 November 1945.

Para pejuang Indonesia yang dipimpin Letnan Kolonel M. Sarbini mengejar pasukan Sekutu yang mundur ke Ambarawa. Di desa Jambu, pasukan Sekutu dihadang pejuang Angkatan Muda yang dipimpin oleh Sastrodiharjo. Di desa Ngipik, pasukan Sekutu diserang pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Suryosumpeno. Tanggal 20 November-15 Desember 1945 terjadi perang di Ambarawa di bawah komando Mayor Androngi, Mayor Soeharto, dan Mayor Sarjono

Pimpinan pasukan diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Tanggal 12 Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak ke Ambarawa. Tanggal 15 Desember 1945 pasukan Sekutu berhasil dipukul mundur ke Semarang. Untuk memperingati hari bersejarah itu, maka setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Dan di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa.

Pertempuran Medan Area

Tanggal 9 Oktober 1945 Pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan (Sumatera Utara). Pasukan Inggris bertugas untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Para tawanan dari daerah Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Moh. Hasan. Kelompok tawanan dibentuk menjadi “Medan Batalyon KNIL”.

Para pemuda dipelopori oleh Achmad Tahir, seorang mantan perwira Tentara Sukarela (Giyugun) membentuk Barisan Pemuda Indonesia mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dan merebut senjata dari tangan tentara Jepang. Tanggal 10 Oktober 1945 dibentuklah TKR (Tentara Keamanan Rakyat) Sumatera Timur yang beranggotakan para pemuda bekas Giyugun dan Heiho Sumatera Timur yang dipimpin oleh Ahmad Tahir.

Tanggal 13 Oktober 1945 terjadi insiden di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Hotel tersebut dikepung dan diserang oleh para pemuda dan TRI (Tentara Republik Indonesia) Tanggal 1 Desember 1945 pihak Inggris memasang papan-papan pengumuman bertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area.” Dengan cara itu, Inggris menetapkan secara sepihat batas-batas kekuasaan mereka.

Sejak saat itulah dikenal istilah Pertempuran Medan Area. Jenderal T.E.D Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata. Perlawanan terhadap Inggris dan Belanda terus berlanjut sampai Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli 1947.

Bandung Lautan Api

Pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu memasuki Kota Bandung. Ketika itu para pejuang Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum (peringatan) pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejak saat itu sering terjadi bentrokan senjata. Kota Bandung terbagi menjadi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Bandung Utara dikuasai sekutu.

Tanggal 23 Maret 1946 tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang TRI (Tentara Republik Indonesia) mengosongkan kota Bandung bagian selatan. sejak 24 Januari 1946, TKR telah berubah namanya menjadi TRI. Demi keselamatan rakyat dan pertimbangan politik, pemerintah Republik Indonesia Pusat memerintahkan TRI dan para pejuang lainnya mundur dan mengosongkan Bandung Selatan.

Tokoh-tokoh pejuang, seperti Aruji Kartawinata, Suryadarma, dan Kolonel Abdul Harris Nasution yang menjadi Panglima TRI waktu itu segera bermusyawarah. Mereka sepakat untuk mematuhi perintah dari Pemerintah Pusat. Namun, mereka tidak mau menyerahkan kota Bandung bagian selatan itu secara utuh kepada musuh. Rakyat diungsikan ke luar kota Bandung. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumihanguskan oleh para pejuang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa tersebut, gugur seorang pejuang Mohammad Toha

Beberapa pertempuran lainnya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang terkenal antara lain sebagai berikut :

12 November 1946, Pertempuran Margarana yang dipimpin Letkol I Gusti Ngurah Rai di Bali
3 November 1946, Pertempuran di Sulawesi Selatan yang dipimpin Robert Wolter Mongisidi.
Awal bulan Januari 1947, Pertempuran lima hari lima malam di Palembang.
5 Januari 1947, Pertempuran laut di Teluk Cirebon yang menenggelamkan Kapal Perang RI, Gajah Mada.
Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Suharto.

Usaha Perdamaian dan Agresi Militer Belanda

1. Perjanjian Linggarjati

Tanggal 10 November 1946 diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Linggajati sebelah selatan Cirebon. Dalam perundingan itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Van Mook. Tanggal 15 November 1946, hasil perundingan diumumkan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Secara resmi, naskah hasil perundingan ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil Perjanjan Linggajati sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi sempit.

isi perjanjian Linggajati :

Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa,Madura, dan Sumatera.
Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk Negara Indonesia Serikat yang terdiri atas: Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan.
Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan merupakan suatu uni (kesatuan) yang dinamakan Uni Indonesia-Belanda dan diketuai oleh Ratu Belanda.

2. Agresi Militer Belanda I

Tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang wilayah Republik Indonesia. Tindakan ini melanggar Perjanjian Linggajati. Belanda berhasil merebut sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Akibatnya wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin kecil. Serangan militer Belanda ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I. Peristiwa tersebut menimbulkan protes dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Wakil-wakil dari India dan Australia mengusulkan kepada PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) agar mengadakan sidang untuk membicarakan masalah penyerangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia.

3. Perjanjian Renville (17 Januari 1948)

Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar pihak Indonesia dan Belanda menghentikan tembak-menembak. Tanggal 4 Agustus 1947, Belanda mengumumkan gencatan senjata. Gencatan senjata adalah penghentian tembak-menembak di antara pihak-pihak yang berperang. PBB membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri atas: Australia, dipilih oleh Indonesia; Belgia, dipilih oleh Belanda; Amerika Serikat, dipilih oleh Australia dan Belanda

Perundingan dilakukan di atas kapal Renville, yaitu kapal Angkatan Laut Amerika Serikat. Oleh karena itu, hasil perundingan ini dinamakan Perjanjian Renville. Dalam perundingan itu Negara Indonesia, Belanda, dan masing-masing anggota KTN diwakili oleh sebuah delegasi. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Delegasi Australia dipimpin oleh Richard C. Kirby. Delegasi Belgia dipimpin oleh Paul van Zeeland. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham.

Isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut :

Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera.
Tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda.

Hasil Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia menjadi semakin sempit

4. Agresi Militer Belanda II

Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah Republik Indonesia. Ibu kota Republik Indonesia waktu itu, Yogyakarta, diserang Belanda. Sejak 4 Januari 1946, lbu kota Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Belanda mengerahkan angkatan udaranya Lapangan Udara Maguwo tidak dapat dipertahankan. Akhirnya Yogyakarta direbut Belanda.

Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, dan Suryadarma ditangkap Belanda. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Pulau Bangka. Sebelum tertangkap, Presiden Sukarno telah mengirim mandat lewat radio kepada Menteri Kemakmuran, Mr. Syaffiruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera. Tujuannya ialah untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ibu kota Bukit Tinggi.

Negara-negara di Asia seperti India, Myanmar, Afganistan, dan lain-lain segera mengadakan Konferensi New Delhi pada bulan Desember 1949. Mereka mendesak agar: Pemerintah RI segera dikembalikan ke Yogyakarta, dan Serdadu Belanda segera ditarik mundur dari Indonesia. Belanda tidak memperdulikan desakan itu. Belanda baru bersedia berunding setelah Dewan Keamanan PBB turun tangan.

Usaha Diplomasi dan Pengakuan Kedaulatan

1. Perjanjian Rum-Royen

Perjanjian Rum-Royendisetujui di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Rum, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Dr. van Royen. Anggota delegasi Indonesia lainnya ialah Drs. Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengku Buwono lX.

Isi Perjanjian Rum-Royen adalah sebagai berikut.

Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta
Menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.
Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
Akan diselenggarakan perundingan lagi, yaitu KMB, antara Belanda dan Indonesia setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

2. Konferensi Meja Bundar

Tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, delegasi BFO (Bijeenkomst Voor Federal Overleg) atau Badan Musyawarah Negaranegara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen. Sedangkan UNCI dipimpin oleh Chritchley.

Hasil-hasil persetujuan yang dicapai dalam KMB adalah sebagai berikut.

Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949.
RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda.
Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda.

Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB sangat memuaskan rakyat Indonesia.

Pengakuan Kedaulatan

Tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Di Den Haag Ratu Yuliana bertindak sebagai wakil Negeri Belanda dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Indonesia. Sedangkan dalam upacara pengakuan kedaulatan yang dilakukan di Yogyakarta, pihak Belanda diwakili oleh Mr. Lovink (wakil tertinggi pemerintah Belanda) dan pihak Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia.

Menghargai Jasa Tokoh-tokoh Perjuangan dalam Mempertahankan Kemerdekaan
1. Ir. Sukarno

Sukarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia.
Beliau adalah presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai presiden, beliau turut berjasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Beliau ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka ketika Belanda melakukan agresi militer pada tanggal 19 Desember 1948.
Sebelum beliau ditangkap telah mengirimkan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk dan memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

2. Drs. Mohammad Hatta

Drs. Mohammad Hatta adalah Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia.
Beliau memimpin kabinet di awal pembentukan negara Indonesia.
Beliau dikenal sebagai delegasi Indonesia yang handal. Pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949, beliau memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Hasil KMB sangat memuaskan Bangsa Indonesia. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

3. Jenderal Sudirman

Sebagai Panglima TKR, Divisi V Banyumas, Sudirman memimpin Pertempuran Ambarawa dan berhasil mengusir tentara Inggris. Pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman diangkat oleh menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Sudirman tetap memimpin perang gerilya meskipun beliau dalam keadaan sakit.

4. Bung Tomo

Sutomo atau Bung Tomo dilahirkan di Surabaya. Pada zaman pergerakan beliau bekerja di Surat Kabar Suara Umum dan menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Beliau mendirikan dan memimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Beliau mengobarkan semangat rakyat Surabaya dalam perang melawan pasukan Sekutu pada tanggal 10 November 1945.

5. Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Sebagai bangsawan, beliau membaur berjuang bersama rakyat biasa. Sri Sultan Hamengku Buwono merupakan tokoh pejuang diplomatik Indonesia. Beliau menjadi anggota delegasi Indonesia dalam Perundingan Rum-Royen yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1949.

Sumber: http://mastugino.blogspot.com/2012/11/perjuangan-mempertahankan-kemerdekaan.html

Posted by
Unknown

PEMBERONTAKAN di INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 berarti Indonesia mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Akan tetapi banyak golongan yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan tersebut sehingga mereka melakukan banyak pemberontakan. Pemberontakan di Indonesia memberlakukan demokrasi liberal, pemerintah Indonesia menghadapi beberapa masalah. Dua diantaranya adalah masalah ekonomi dan hankam. Dalam bidang hankam,beberapa pemberontakan-pemberontakan bersenjata Pemberontakan- pemberontakan tersebut seperti pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI/TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberotakan Republik Maluku Selatan dan juga gerakan PRRI/Permesta.

Pemberontakan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

Pemberontakan DI/TII

Gerakan ini terjadi di beberapa daerah , antara lain :

Di Jabar , di pimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo

Di Jateng , dipimpin oleh Amir Fatah

Di Kalsel , di pimpin oleh Kahar Muzakar

Di Aceh , dipimpin oleh Daud Beureuh

Gerakan DI/TII di Jawa Barat

Saat terjadi perjanjian Renville antara RI dan Belanda tahun 1948, yang mewajibkan pengikut Republik untuk mengosongkan wilayah gerilya di Jabar, S.M Kartosuwiryo menolak karena sejak masih aktif melawan Belanda untuk kemerdekaan, ia bercita-cita mendirikan negara Islam . Bersama pasukannya yang berjumlah 2000 orang yang disebut Hizbullah dan Sabillah ia tetap tinggal di Jabar. Pada saat itu terjadi Vakum of Power karena hijrahnya TNI Siliwangi ke daerah Jateng. Keadaan ini sangat dimanfaatkan oleh S.M Kartosuwiryo untuk menggantikan peran TNI Siliwangi dalam melakukan perlawanan bersenjata dengan Belanda. Hal ini menarik simpati rakyat. Untuk itu dia melakukan rapat dengan para pengikutnya. Rapat /Konfensi ini dilaksanakan pada bulan Maret 1948 di Cipeundeuy, Tasikmalaya, Jabar.

Hasil konferensi tersebut, yaitu :

1) Mengadakan persiapan membentuk Negara Islam Indonesia (NII)

2) Membentuk Tentata Islam Indonesia (TII)

3) Membentuk Majelis Islam yang dikepalai seorang imam, yaitu S.M Kartosuwiryo

4)Majelis tersebut harus merupakan sebuah pemerintahan Islam sementara di Jabar yang harus ditaati oleh seluruh umat islam di daerah tersebut.

b.Gerakan DI/TII di Jawa Tengah

Gerakan DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah. Daerah yang merupakan daerah petualngan gerombolan DI/TII itu meliputi daerah Brebes, Pekalongan, dan Tegal.

Proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Tengah ini berlangsung tanggal 23 Agustus 1949 dan menyatakan bagian dari NII di Jawa Barat.

Untuk menumpas petualangan gerakan DI/TII di Jawa Tengah, pemerintah membentuk Komando operasi yang diberi nama Gerakan Banteng Negara (GBN) pada bulan Januari 1950 di bawah pimpinan Kolonel Sarbini, Letkol M. Bahrum, dan Letkol Ahmad Yani. Namun, operasi militer yang dilancarkan ini tidak membawa hasil, karena kedudukan DI/TII semakin kuat yang disebabkan adanya kalangan militer resmi yang bergabung dngan kaum pemberontak, antara lain :

Para pemberontak dari Angkatan Umat Islam (AUI) pimpinan Kyai Mohammad Mahfudz Abdurahman ( Romo Pusat/ Kyai Somalangu).

Para pemberontak dari Batalyon 426 Kudus dan Magelang yang menggabungkan diri pada bulan Desember 1952.

Komandan Brigade Pragolo dari divisi Diponegoro mengambil langkah untuk menumpas gerakanh tersebut. Untuk tugas ini , panglima operasi membentuk pasukan khusus Benteng Raiders dengan mengerahkan satuan-satuan kavaleri, zeni, artileri, dan AURI. Dengan operasi-operasi tersebut akhirnya DI/TII di Jawa Tengah dapat diyumpaskan pada awal tahun 1952.

c. Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang memiliki beberapa nama samaran, yakni Haderi Bin Umar atau Angli.

Pada tanggal 10 Oktober 1950, Ibnu Hajar memproklamasikan berdirinya DI/TII di Kalimantan Selatan. Untuk memperkuat kedudukannya, Ibnu Hajar memebentuk kesatuan komando yang dinamakan Kesatuan Rakyat Tertindas. Aktivitas kesatuan ini melakukan pengacauan dan terror kepada rakyat Banjarmasin dan sekitarnya.

Untuk memadamkan pemberontakan Ibnu Hajar itu, pemerintah menempuh 2 upaya yaitu upaya damai dan operasi militer. Ketika upaya damai dilakukan, pemerintah berhasil mengajak Ibnu Hajar dan kawan-kawan menghentikan petualangannya dan kembali dalam kesatuan TNI. Namun, setelah bergabung dan mendapatkabn persenjataan kembali akhirnya Ibnu Hajar kembali melakukan petualangannya. Kemudian, pemerintah melakukan operasi militer dengan mengirim kesatuan-kesatuan TNI siap tempur.

Pada tahun 1959, Ibnu Hajar dapat dibekuk dan diajukan ke Mahkamah Militer untuk diadili. Tanggal 22 Maret 1965 dia di hukum mati.

d.Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan , gerakan Di/TII di pelopori oleh Kahar Muzakar. Penyebab utama terjadinya gerakan DI/TII ini adalah hasrat yang kuat untuk menempatkan lascar-laskar rakyat di Sulawesi Selatan ke dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia) dan cita-citanya untuk menjadi pemimpin APRIS di Sulawesi Selatan. Padahal dulu Kahar Muzakar sangat aktif berjuang dalam kemerdekaan dan berjasa sebagi komandan TRI Persiapan Resimen Hasanudin. Namun, setelah perang selesai, dia ditugaskan untuk memimpin lascar-laskar rakyat di Sulawesi Selatan dan membentuk KGSS (Komando Gerilya Sulawesi Selatan).

Dalam memenuhi hasratnya itu, Kahar Muzakar pada tanggal 30 April 1950 mengirim surat kepada pemerintah pusat yang intinya meminta agar semua pasukan KGSS digabungkan dalam lingkungan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) dengan nama Brigade Hasanudin. Karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota-anggota APRIS maka permintaannya di tolak.

Untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari permohonan Kahar Muzakar tersebut, pemerintah dan pemimpin APRIS mengeluarkan kebijaksanaan dengan memasukkan semua anggota KGSS ke dalam Korp Cadangan Militer dan Kahar Muzakar pun diberi pangkat sebagai Letnan Kolonel. Namun, ternyata hal itu tidak diterima oleh Kahar Muzakar.

Tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama anak buahnya melarikan diri ke dalam hutan dengan memmbawa persenjataan militer. Pada tahun 1952, ia memproklamasikan berdirinya NII di Sulawesi Selatan. Pemerintah memutuskan untuk menumpas pemberontakan itu. Berkat upaya yang gigih dari TNI, akhirnya pada bulan Februari 1965 Kahar Muzakar dapat ditembak mati. Di samping itu , oranng kedua dari Kahar Muzakar yaitu Gerungan, pada bulan Juli 1965 berhasil ditangkap. Dengan ini maka berakhirlah Di/TII di Sulawesi Selatan.

e. Gerakan DI/TII di Aceh

Tokoh gerakan Di/TII di Aceh adalah Daud Beureuh. Adapun yang melatarbelakangi terjadinya gerakan DI/TII di Aceh tersebut bermula dari diubahnya status Daerah Istimewa Aceh menjadi sebuah keresidenan dari Provinsi Sumatra Utara.

Oleh karena itu mereka menuntut kepada pemerintah pusat agar Aceh dijadikan sebuah provinsi. Tuntutan ini ditolak oleh pemerintah pusat. Daud Beureuh dan kawan-kawan merasa kecewa dan merasa bahwa pemerintah tidak menghargai jerih payah rakyat Aceh semasa kemerdekaan.

Maka pada tanggalo 20 September 1955, Daud Beureuh memproklamasikan berdirinya NII. Setelah memproklamasikan berdirinya NII atau DI/TII di Aceh, ia segera menguasai daerah-daerah penting di Aceh.

Untuk menghentikan petualangan DI/TII tersebut, pemerintah menjalankan operasi militer. Namun, karena kuatnya pengaruh Daud Beureuh, operasi militer tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu pemerintah kembali melakukan upaya baru, yaitu diplomasi adan musyawarah.

Panglima Kodam I/ Iskandar Muda Kolonel Mohammad Yasin memprakarsai Musayawarah Kerukunan Rakyat Aceh, yang mempertemukan Daud Beureuh, tokoh-tokoh ulama Aceh, dan pemerintah. Dari musyawarah itu, Daud Beureuh menyadari kesalahannya. Dengan demikian berakhirlah pemberontakan Di/TII di Aceh.

Pemberontakan eksternil

a. Pemebrontakan Angkatan Perang Ratu Adil ( APRA )

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada dasarnya merupakan ikhtiar Belanda untuk tetap mempertahankan kedudukan sebagai penjajah di Indonesia. Pemimpin APRA adalah seorang kapten Belanda yang dulu diterjunkan tentara sekutu di Medan pada tahun 1945, yaitu Westerling. Para anggotanya adalah KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger) yaitu tentara Belanda yang berasal dari orang-orang pribumi dan KL (Koninklijk Leger).

Bekas anggota KNIL dan KL banyak yang menjadi anggota gerombolan APRA karena mereka enggan untuk bergabung dalam APRIS. Mereka beranggapan, apabila digabungkan dalam APRIS, mereka akan menjadi tentara nomer dua atau “ dianak tirikan” oleh pemerintah RIS.

Dengan memanfaatkan situasi ini, Kapten Westerling membentuk sebuah gerombolan yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Tujuan utama gerakan APRA adalah mempertahankan bentuk federal di Indonesia serta mempertahankan adanya tentara tersendiri di dalam Negara federal (Negara bagian itu).

Aksi pertama yang dijalankan APRA adalah menyerbu kota Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 dan menduduki Markas Staf Kwartir Divisi Siliwangi. Karena serangan yang begitu tiba-tiba ini , pasukan TNI Siliwangi kelabakan. Salah satu perwira TNI Siliwangi, Letnan Kolonel Lembong gugur dalam pertempuran ini.

Untuk membebaskan kota Bandung, Markas besar APRI di Jakarta segera mengirimkan bantuannya. Di samping itu , dilakukan perundingan antara Perdana Menteri RIS Moh.Hatta dan para komisaris tinggi Belanda untuk menghentikan aksi APRA tersebut. Mayor Jendral Engels mendesak Westerling untuik meninggalkan kota Bandung.

Setelah aksinya di Bandung cukup berhasil, pasukan APRA merencanakan menyerang kota Jakarta dan membunuh menteri-menteri RIS, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Ali Budiarjo dan Kolonel TB. Simatupang pada tanggal 26 Januari 1950. APRA berkerjasama dengan seorang menteri yang bernama Sultan Hamid II.

Hal itu ternyata sudah diketahui terlebih dahulu oleh pasukan TNI yang berada di Jakarta. Karena kesiapan para pasukan TNI tersebut maka banyak anggota APRA yang terbunuh dan melarikan diri.

Mengetahui hal tersebut, Westerling pun segera melarikan diri ke Singapura dengan menumpnag pesawat Catalina milik angkatan laut Belanda. Namun, sesampainya di Singapura Westerling di tangkap oleh polisi Singapura dengan alas an masuk ke Negara orang lain tanpa izin. Pemerintah RIS meminta pemerintah Inggris yang berkuasa di Singapura untuk menyerahkan Westerling pada RIS, tetapi pemerintah Inggris menolak karena sebelumnya Indonesia belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan Inggris. Demikian pula dengan Sultan Hamid II, pada tanggal 5 April 1950 ia ditangkap oleh TNI. Dengan itu gerakn APRA pun berakhir.

Pemberontakan Andi Aziz

Di Makasar terjadi masalah seperti di Bandung, bekas KNIL menolak pasukan APRIS dan menghalangi datangnya TNI ke Makassar yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz yang merupakan perwira KNIL yang baru diterima ke dalam APRIS. Pada atanggal 30 Maret ia bersama dengan pasukan KNIl yang lain menggabungkan diri ke dalam APRIS dihadapan Letkol A.J Mokoginta, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Pada waktu itu keadaan Makasar tidak tenang karena rakyat yg anti federal mengadakan demonstrasi sebagai desakan agar NIT secepatnya bergabung dengan RI. Sedangkan sebagian dari mereka setuju dengan system federal juga mengadakan demonstrasi, sehingga ketegangan mulai bertambah.

Pada tanggal 5 April 1950 terdengar berita bahwa pemerintah RIS mengirimkan 900 pasukan APRIS dari TNI ke Makasar untuk menjaga keamanan. Kesatuan ini dipimpin oleh Mayor Worang diangkut dengan 2 buah kapal dan sudah berlabuh di luar pelabuhan Makasar. Berita ini mengkhawatirkan bekas anggota KNIL yang takut terdesak oleh pasukan baru, mereka menamakan dir pasukan Bebas dan dipimpin oleh Andi Aziz. Pada jam 5 pagi Andi Aziz dan pasukannya menyerang markas TNI di Makasar. Dalam waktu singkat kota Makasar berhasil dikuasai oleh gerombolan penyerbu karena kurangnya asukan dari TNI. Beberapa orang TNI ditawan dan Kolonel A.J Mokoginta ditawan.

Pada tanggal 5 April Perdana Menteri NIT Ir. P.D. Diapari mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tindakan Andi Aziz. Pemerintah kemudian dipegang oleh kabinet baru yang pro RI dibawah pimpinan Mr. Putuhena dan pada tanggal 21 April, Sukawati wakil dari negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia melebur ke dalam negara kesatuan RI bila RI juga melaksanakan tindakan yang sama. Selain itu pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April yang menginstruksikan agar Andi Aziz dalam waktu 4x24 jam atang melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menyerahkan senjata-senjata dan juga tawanannya.

Andi Aziz terlambat melaporkan diri ke Jakarta dan karenanya ditangkap sebagai penberontak dan diadili.

Pada waktu yang bersamaan dikirimkan sebuah pasukan ekspedisi ke Sulawesi dibawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pasukan Worang kemudian mulai bergerak ke arah Makasar dan pada tanggal 21 April berhasil memasuki Makasar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Andi Aziz sendiri pada tanggal 15 April telah beangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukowati.

Pada tanggal 26 April pasukan ekspedisi di bawah Kolonel Kawilarang sampai di Sulawesi Selatan. Bentrokan senjata masih terjadi dan pada tanggal 8 Agustus pihak KL-KNIL minta berunding dan perundingan diadakan antara Jendral Scheffelar dari KL-KNIL dengan Kolonel Kawilarang. Hasil dari perundingan ini adalah bahwa kedua belah pihak setuju dihentikannya tembak menembak dan dalam waktu dua hari pasukan KL-KNIL akan meninggalkan Makasar.

c. Republik Maluku Selatan (RMS)

Di Maluku banyak anggota KNIL. Mereka juga tidak mau dimasukkan ke dalam APRIS. Keresahan KNIL itu dipergunakan oleh tokoh- tokoh pro Belanda, seperti Manusama. Ia mengemukakan gagasan supaya Maluku terpisah dari RIS dan menjadi Negara Merdeka, yang diberi nama Republik Maluku Selatan. Pada bulan April 1950 diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Mr.Dr. Christian Robert Steven Saumokil bekas Jaksa Agung NIT dipilih menjadi presiden RMS. Saumokil sebenarnya sudah terlibat dalam peristiwa Andi Aziz di Makassar, tetapi karena Andi Aziz mengalami kegagalan maka Saumokil mengalihkan usahanya ke Maluku Selatan.

Pada waktu keadaan di Ambon sedang kacau karena banyak anggota KNIL yang bergabung dengan TNI, hal tersebut tidak disukai oleh Belanda karena RI akan menjadi lebih kuat. Untuk mencegah hal tersebut maka Belanda mulai menghasut dan menyebarkan desas- desus yang buruk tentang TNI dan RI. Keadaan ini sangat menguntungkan Saumokil dan pada tanggal 25 April 1950 dia memproklamasikan berdirinya “Republik Maluku Selatan”.

Pemerintah RIS berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara damai yaitu dengan mengirimkan dr. Leimena. Tetapi missi damai tersebut ditolak oleh Saumokil bahkan mereka meminta bantuan, perhatian dan pengakuan dari luar terutama dari Amerika Serikat, Belanda dan juga Dewan PBB. Karena itu maka pemerintah RIS terpaksa menumpas petualangan Saumokil dengan kekuatan senjata.

Pada tanggal 14 Juli pasukan ekspedisi APRIS dibawah pimpinan Kolonel Kawilarang mendarat dan dapat merebut pos-pos penting di pulau Buru. Pendaratan dilakukan di pulau Seram Barat pada tanggal 19 Juli 1950 dan dengan mudah Seram Barat dapat dikuasai oleh APRIS/TNI. RMS berupaya memusatkan kekuatan dan kekuasaannya di pulau Seram dan Ambon.

Operasi pasukan APRIS/TNI mengalamikesulitan sehingga pada bulan Desember 1950 Seram dan Ambon dapat dikuasai. Dan ketika RIS pada tanggal 17 Agustus 1950 dilebur dan menjadi Negara kesatuan RI, RMS belum bisa ditumpas seluruhnya. Salah satu tokoh dari TNI yaitu Letnan Kolonel Slamet Riyadigugur dalam pertempuran sewaktu menyrang benteng Victoria di Ambon. Operasi APRIS dilakukan dari pulau ke pulau dan menghancurkan pasukan RMS. Serdadu-serdadu RMS melarikan diri ke hutan – hutan dan pada bulan Desember 1963 Maluku dapat diamankan kembali setelah Dr. Saumokil tertangkap.

d. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta)

Gerakan ini muncul di tengah keadaan politik yang sedang tidak stabil dalam pemerintahan. Hubungan yang tidak mesra antara pemerintah pusat dengan beberapa daerah menjadi salah satu pemicu timbulnya gerakan ini. Keadaan itu disebabkan oleh ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Dan rasa tidak puas tersebut didukung oleh beberapa panglima besar TNI. Beberapa panglima militer membantu dewan-dewan daerah seperti :

Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dibentuk oleh Letkol Ahmad Husein, 20 Desember 1956

Dewan Gajah di Medan yang dibentuk oleh Kolonel Simbolon, 22 Desember 1956

Dewan Garuda di Sumatra Selatan

Dewan Manguni di Manado yang dibentuk oleh Letkol Ventje Sumual, 18 Februari 1957

Dan gerakan tersebut akhirnya berkembang menjadi suatu gerakan terbuka yang terkenal sebagai gerakan PRRI/Permesta. Pada tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang menyatakan bahwa kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam. Menerima ultimatum tersebut pemerintah bertindak tegas dengan memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Huesin, Mauludin Simbolon, Zulkifli Lubis dan Dahlan Djambak dari kedudukannya sebagai perwira TNI.

Pada tanggal 12 Februari 1958 A.H Nasution mengeluarkan perintah untuk membekukan Komando Daerah Militer Sumatra Tengah. Dan pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI di Padang dan Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana mentrinya. Pemerintah melancarkan operasi militer gabungan yang dinamakan Operasi 17 Agustus, operasi ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan negara, menghancurkan gerakan separatis, mencegah meluasnya gerakan tersebut dan untuk mencegah ikut campurnya kekuatan- kekuatan asing.

Angkatan Perang Republik Indonesia(APRI) pertama kali ditujukan ke Pekanbaru untuk melindungi dan mengamankan sumber-sumber minyak yang ada. Dan operasi ini dikembangkan ke pusat pemberontak di Bukittinggi. Proklamasi PRRI yang diumumkan pada tanggal 15 Februari 1958 mendapat sambutan dari Indonesia Timur. Dalam rapat raksasa yang digelar di beberapa tempat di daerah Komanado Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, Kolonel D.J. Somba mengeluarkan pernyataan bahwa pada tanggal 17 Februari 1958 daerah tersebut memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI.

Untuk menghadapi kekuatan Permesta, pemerintah melancarkan Operasi Sapta Marga pada bulan April 1958. Ternyata gerakan Permestamendapat bantuan dari pihak asing. Terbukti dengan tertembak jatuhnya pesawat asing yang dikemudikan oleh A.L Pope seorang warga negara Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1958 di Ambon. Dan gerakan Permesta baru dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958 dan sisa-siasanya dapta dittumpas secara keseluruhan tahun 1961.

3. Pemberontakan Komunis

a. Pemberontakan PKI di Madiun

Pada waktu bangsa Indonesia sedang berjuang melawan Belanda dengan perjuangan bersenjata maupun diplomasi setelah kemerdekaan, bangsa kita harus menghadapi pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia ketika sedang berjuang melawan Belanda yang berupaya menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Para pemimpin pemberontakan ini di antaranya adalah Amir Syarifuddin dan Musso. Karena kabinetnya jatuh dan kemudian digantikan oleh kabinet Hatta, Amir Syarifudin berbalik menjadi oposisi. Kemudian dia menghimpun kekuatan golongan kiri dengan cara membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Surakarta pada tanggal 26 Februari 1948. FDR ini terdiri dari Partai Sosialis, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarbupri dan menggunakannya untuk menentang pemerintah.

Kekuatan FDR bertambah dengan datangnya Musso, tokoh PKIdari Rusia. Dia menyatakan bahwa Revolusi Indonesia sudah menyimpang dari tujuan semula. Musso menuntut agar dalam menghadapi kaum imperialis Indonesia memihak Rusia. Kemudian Musso mengorganisasikan kembali Partai Komunis Indonesia.

Kelompok ini seringkali melakukan aksi-aksinya antara lain :

1. Melancarkan propaganda anti pemerintah

2. Mengadakan pemogokan- pemogokan kerja oleh para buruh misalnya di pabrik karung di Delanggu Klaten.

3. Melakukan pembunuhan-pembunuhan misalnya dalam bentrokan senjata di Solo tanggal 2 Juli 1948, Komandan Divisi LIV yakni Kolonel Sutarto secara tiba-tiba terbunuh. Pada tanggal 13 September 1948 tokoh pejuang 1945, Dr. Moewardi diculik dan dibunuh.

4. PKI mengumumkan berdirinya “Soviet Republik Indonesia.” Setelah menguasai Madiun para pemberontak melakukan penyiksaan dan pembunuhan besar-besaran. Pejabat-pejabat pemerintah, para perwira TNI dan polisi, pemimpin-pemimpin partai, para ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat banyak yang menjadi korban keganasan PKI.

Melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan serta kondisi sosial politik yang penuh dengan gejolak pada awal tahun 1960-an maka PKI berusaha menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan. Sebelum melakukan pemberontakan, PKI melakukan berbagai cara agar mendapat dukungan yang luas di antaranya sebagai berikut.

PKI menyatakan dirinya sebagai pejuang perbaikan nasib rakyat serta berjanji akan menaikkan gaji dan upah buruh, pembagian tanah dengan adil, dan sebagainya.

(2) Pada akhir tahun 1963 PKI melakukan “Aksi Sepihak” terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara.
(3) PKI juga mencari pendukung dari berbagai kalangan mulai dari para petani, buruh kecil, pegawai rendahan baik sipil maupun militer, seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan para perwira ABRI.
(4) Pengaruh PKI yang besar dalam bidang politik sehingga memengaruhi terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya, semua organisasi yang anti komunis dituduh sebagai anti pemerintah. Manifesto Kebudayaan (Manikebu), sebagai organisasi para seniman dibubarkan pemerintah pada bulan Mei 1964. Kebijakan politik luar negeri RI pada waktu itu lebih condong ke Blok Timur yakni dengan terbentuknya Poros Jakarta-Peking.
(5) Memasuki tahun 1965 PKI melempar desas-desus adanya “Dewan Jenderal” dari dalam tubuh Angkatan Darat. Menurut PKI bahwa Dewan Jenderal ini akan mengambil alih kekuasaan secara paksa dengan bantuan Amerika Serikat. Tuduhan ini dibantah oleh Angkatan Darat, sebaliknya PKI yang akan melakukan perebutan kekuasaan.

Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari tanggal 30 September 1965 atau awal tanggal 1 Oktober 1965, yakni terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Penculikan ini dilakukan oleh sekelompok militer yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September. Aksi ini di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, komandan Batalyon I Cakrabirawa. Para pimpinan TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh kelompok G 30 S/ PKI tersebut adalah sebagai berikut.

Letjen Ahmad Yani

Mayjen Suprapto

Mayjen Haryono MT

Mayjen S. Parman

Brigadir Jendral D.I Panjaitan

Brigadir Jendral Sutoyo

Letnan Piere Tendean

Menghadapi situasi politik yang panas tersebut Presiden Sukarno berangkat menuju Halim Perdanakusumah, dan segera mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Mayor Jenderal Suharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) mengambil alih komando Angkatan Darat, karena belum adanya kepastian mengenai Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat Menteri Panglima Angakatan Darat. Dengan menghimpun pasukan lain termasuk Divisi Siliwangi, dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, panglima Kostrad mulai memimpin operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam operasi ini sebagai berikut.

(1) Pada tanggal 1 Oktober 1965 operasi untuk merebut kembali RRI dan Kantor Telkomunikasi sekitar pukul 19.00. Dalam sekitar waktu 20 menit operasi ini berhasil tanpa hambatan. Selanjutnya Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengumumkan lewat RRI yang isinya sebagai berikut.
(a) Adanya usaha usaha perebutan kekuasaan oleh yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.
(b) Telah diculiknya enam tinggi Angkatan Darat.
(c) Presiden dan Menko Hankam/Kasab dalam keadaan aman dan sehat.
(d) Kepada rakyat dianjurkan untuk tetap tenang dan waspada.

(2) Menjelang sore hari pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 06.10 operasi yang dilakukan oleh RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo dan Batalyon 328 Para Kujang. Operasi ini berhasil menguasai beberapa tempat penting dapat mengambil alih beberapa daerah termasuk daerah sekitar bandar udara Halim Perdanakusumah yang menjadi pusat kegiatan Gerakan 30 September.

(3) Dalam operasi pembersihan di kampung Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober 1965, atas petunjuk seorang anggota polisi, Ajun Brigadir Polisi Sukitman diketemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat dikuburkan. Mereka yang menjadi korban kebiadaban PKI tersebut mendapat penghargaan sebagai pahlawan revolusi.

Ketika gerakan 30 September ini menyadari tidak adanya dukungan dari masyarakat maupun anggota angkatan bersenjata lainnya, para pemimpin dan tokoh pendukung Gerakan 30 September seperti musso tertembak di Somoroto, Ponorogo, Amir Syarifudin tertangkap di daerah Branti, Grobogan. Sebelum mereka sempat diadili pecah Agresi Militer II Belanda. Beberapa tokoh PKI seperti D.N. Aidit segera melarikan diri. Dengan demikian masyarakat semakin mengetahui bahwa Gerakan 30 September yang sebenarnya melakukan pengkhianatan terhadap negara ini.

Sumber: http://memangautiss.blogspot.com/2010/10/sejarah-pemberontakan-di-indonesia.html

Posted by
Unknown

Usaha mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

PEMBERONTAKAN di INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN

RIKO ERIYADI

Kategori

Arsip