A. UPAYA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
Pada
tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan
Letjen Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai (
BPUPKI ) untuk menghadapi situasi kritis. Susunan anggota pengurusnya
adalah 1 orang ketua 2 orang ketua muda dan 60 orang anggota. BPUPKI
mulai bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk
merumuskan dasar Negara dan UUD.Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945
lahirlah Piagam Jakarta.
Pada
tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua untuk
menerima laporan dari ketua panitia ( Soekarno ) yang terdiri dari 3
keputusan yaitu :
a. Pernyataan Indonesia merdeka
b. Pembukaan UUD
c. Batang Tubuh UUD
2. PPKI
Setelah
BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, maka Jepang segera membubarkannya
dan membentuk PPKI ( Dokuritsu Junbi Iinkai ) pada tanggal 7 Agustus
1945 yang berjumlah 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6
orang anggota sehingga PPKI sudah diambil alih sebagai alat perjuangan
rakyat Indonesia dan bukan semata-mata badan yang dikehendaki Jepang.
Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, sehingga Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Sementara Soekarno, Muhammad Hatta dan Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Dalath-Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang.
Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, sehingga Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Sementara Soekarno, Muhammad Hatta dan Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Dalath-Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang.
B. PERISTIWA PENTING SEKITAR PROKLAMASI
Berita
penyerahan Jepang terhadap Sekutu tidak bisa ditutup-tutupi lagi, oleh
karena itu golongan pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk
segera memproklamasikan kemerdekaan namun para golongan tua berpendapat
harus dimusyawarahkan dulu dengan PPKI karena merupakan alat perjuangan.
Akhirnya tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh
golongan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok ( selatan Karawang ).
Jam
12 malam akhirnya mereka ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk
merumuskan naskah proklamasi. Rumusan naskah Proklamasi yang asli adalah
tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa
perubahan, seperti kata tempoh diganti tempo, masalah tanggal dan yang
menandatangani naskah proklamasi.
C. MAKNA PROKLAMASI BAGI BANGSA INDONESIA
Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 hari Jum’at dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya dilakukan pengibaran bendera Merah Putih dan sambutan Walikota Soewiryo dan dr Muwardi. Peristiwa besar itu hanya berlangsung selama kurang lebih satu jam dengan penuh khidmat, sekalipun sangat sederhana namun membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas dari belenggu penjajah.
D. PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA SEJAK PROKLAMASI HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN
1. PEMBENTUKAN BADAN KELENGKAPAN NEGARA
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan rapat yang membahas :
1. Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
3. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan :
- Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden
- Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi
Untuk
menghadapi kekuatan Jepang dan Sekutu pemerintah Indonesia membentuk
Badan Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di
bawah wewenang KNIP. Oleh karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang
silih berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara
Keamanan Rakyat ( TKR ) pada tanggal 5 Oktober 1945.Pada tanggal 1
Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu
tanggal 26 Januari berubah menjadi Tentara Republik Indonesia ( TRI ).
Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara Nasional
Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.
2. PERKEMBANGAN DEMOKRASI LIBERAL
Pada
masa berlakunya Konstitusi RIS ( 1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita
melaksanakan pesta Demokrasi Liberal dengan menggunakan sistem
pemerintahan secara parlementer, di mana kepala negara adalah presiden
sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan
bertanggung jawab pada Parlemen ( DPR ). Pada masa itu situasi politik
tidak stabil karena sering terjadi nya pergantian kabinet dan sering
terjadi pertentangan politik di antara partai-partai yang ada. Adapun
kabinet yang pernah memerintah antara lain :
a. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 )
Kabinet
ini jatuh karena ada mosi tidak percaya bahwa M. Natsir tidak mampu
menyelesaikan masalah Irian Barat dan sering terjadi pemberontakan
sehingga muncul gerakan DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS dsb.
b. Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 )
Masalah
yang dihadapinya adanya pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo
dengan Dubes AS Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer
berdasarkan Mutual Security Act ( MSA ) atau UU kerjasama keamanan.
c. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
Masalah yang dihadapinya yaitu :
- Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi
- Peristiwa 17 Oktober
- Peristiwa Tanjung Morawa
d. Kabinet Ali I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )
Masalah
yang dihadapinya yaitu pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan
Sulawesi serta pergantian KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang Oetoyo
e. Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 )
Pada
masa ini berhasil melaksanakan Pemilu I dengan 2 periode , tanggal 29
September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih
anggota Badan Konstituante. Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai besar
yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI.
f. Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 )
Masalah yang dihadapinya yaitu timbulnya gerakan anti China dan pemberontakan PRRI/PERMESTA.
g. Kabinet Djuanda
Kabinet
ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa membuat UUD yang baru
pengganti UUDS sehingga presiden mengeluarkan Dekritnya tanggal 5 Juli
1959 dan mengumumkan berlakunya Demokrasi Terpimpin.
3. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
3. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Karena
Badan Konstituante tidak dapat membuat UUD baru pengganti UUDS maka
pada tanggal 5 juli 1959 jam 17.00 hari jum’at Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekritnya yang berisi :
a. Pembubaran Badan Konstitiante
a. Pembubaran Badan Konstitiante
b. Berlaku kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS.
c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.
Sejak
saat itu Presiden mengumumkan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin
yang di dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap
UUD 1945 antara lain :
a. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
b. Presiden mengangkat MPRS.
c. Pidato presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ” dijadikan GBHN.
d. Lembaga tinggi dan tertinggi negara dijadikan pembantu presiden.
e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR.
Pada
masa Demokrasi Terpimpin Presiden lebih banyak dipengaruhi oleh PKI dan
PKI memainkan peranan pentingnya sehingga mendapatkan perlakuan
istimewa dari presiden. Dalam rangka mewujudkan tujuannya maka PKI
melakukan tindakan antara lain:
a. Dalam Negeri
1. Berusaha menyusup ke parpol dan ormas yang menjadi lawan politiknya kemudian memecah belah.
2. Dalam bidang pendidikan mengusahakan agar ajaran Marxis Leninisme menjadi salah satu masta pelajaran wajib.
3. Dalam bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran komunis.
b. Luar Negeri
izin copy ya buat belajar makasih..
BalasHapus